AMBON.MASSADANEWS – Hingga kini masih ada sembilan negeri adat di Kota Ambon yang dipimpin oleh penjabat sementara. Kondisi ini berlangsung cukup lama dan dikhawatirkan menghambat kemajuan serta pelayanan di tingkat negeri. Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, pun mendesak Pemerintah Kota segera mengevaluasi kinerja tim khusus yang dibentuk untuk mempercepat penetapan Raja definitif.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III di Gedung DPRD Kota Ambon, Senin (13/7/2026).
“Negeri adat membutuhkan pemimpin yang sah dan berwenang penuh. Kalau masih dijabat sementara, pasti ada tugas, kewenangan, dan langkah strategis yang belum bisa dijalankan secara utuh. Ini tidak boleh berlarut-larut,” tegas Morits.
Ia menjelaskan DPRD terus memantau dan memfasilitasi pembicaraan, namun keputusan akhir mutlak berada di tangan Saniri Negeri sesuai aturan adat dan peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah Kota tidak bisa ikut campur atau menentukan sepihak siapa yang akan memimpin.
“Selama belum ada kesepakatan bulat di tingkat negeri, proses ini belum bisa dilanjutkan. Kuncinya cuma satu: musyawarah mufakat,” tandasnya.
Ketua DPRD asal Partai Nasdem ini pun mengajak seluruh warga, tokoh adat, dan mata rumah parentah di kesembilan negeri tersebut untuk saling menghargai, duduk bersama dengan kepala dingin, dan segera menentukan calon Raja terbaik demi kebaikan bersama.
“Masyarakat sudah menunggu cukup lama. Mari kita selesaikan dengan bijak, jangan biarkan perbedaan menahan kemajuan negeri kita sendiri,” harapnya. (MSD).
