AMBON.MASSADANEWS – Masih terdapat kendala serius dalam pengelolaan pajak air tanah di Kota Ambon. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 700 wajib pajak belum memasang alat ukur (meter), sehingga berpotensi mengurangi akurasi perhitungan dan menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Tito Laturiuw, kepada wartawan di Manise Hotel, Selasa (28/04/2026).
Menurut Tito, hingga tahun 2026 jumlah wajib pajak air tanah mencapai sekitar 1.165 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.032 orang. Namun, dari total tersebut, baru sekitar 420 wajib pajak yang telah dilengkapi dengan meter resmi.
“Kalau belum pakai meter, dasar perhitungannya masih estimasi atau perkiraan. Ini membuat potensi penerimaan tidak maksimal,” ujarnya usai sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2025.
Padahal, keberadaan meter sangat penting untuk mengukur volume pemakaian secara objektif, adil, dan transparan.
Saat ini, kontribusi pajak air tanah terhadap PAD Kota Ambon mencapai masih rendah per tahun.
Selain masalah alat ukur, Tito juga menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak langsung pada pendapatan daerah.
“Ketergantungan kita terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Karena itu, sumber PAD seperti ini harus benar-benar dijaga dan digali maksimal,” tegasnya.
Meskipun Pemkot Ambon telah menambah 370 unit meter pada tahun 2025, upaya ini dinilai belum cukup dan perlu dipercepat, terutama bagi sektor usaha dengan konsumsi air tinggi seperti hotel dan industri jasa.
Oleh karena itu, sosialisasi Perwali Nomor 39 Tahun 2025 sangat penting agar masyarakat memahami cara perhitungan pajak dan tidak lagi mengandalkan estimasi.
“Regulasi ini harus dipahami bersama supaya tidak ada keraguan dalam membayar kewajiban,” tambahnya.
Tito menegaskan, pembenahan sistem pajak bukan hanya soal angka, tapi menyangkut keberlanjutan pembangunan. Jika potensi ini tidak dimaksimalkan, bisa menghambat atau menunda pelaksanaan program-program pemerintah.
“Percepatan pemasangan meter dan peningkatan kesadaran harus jadi prioritas. Ini langkah konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Ambon,” pungkasnya.(MSD).
