AMBON,MASSADANEWS – Komisi II DPRD Kota Ambon berjanji akan mengupas tuntas persoalan pembayaran jasa tenaga guru honorer yang belum mendapatkan kejelasan sejak awal tahun. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi II, Dessy Hallauw, saat menerima aspirasi warga di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2026).
Keluhan bermula ketika sekitar 24 orang tenaga pengajar dari jenjang PAUD hingga SMP mendatangi dewan. Mereka menyampaikan kekhawatiran setelah mendapat informasi bahwa pembayaran jasa kerja hanya akan diberikan untuk bulan Juni saja, padahal mereka sudah melaksanakan tugas mengajar secara rutin sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Sebagian besar guru ini sedang dalam proses penataan status menjadi tenaga alih daya. Dari data yang ada, lebih dari 100 orang masuk dalam rencana pengalihan, dan sekitar 80 orang sudah menyetujui kesepakatan, sedangkan sisanya belum sepakat.
“Mereka bertanya, bagaimana nasib pembayaran selama enam bulan terakhir? Jika hanya dibayarkan satu bulan saja, tentu sangat memberatkan. Padahal tanggung jawab mereka di sekolah tetap berjalan seperti biasa,” ujar Dessy yang juga kader Partai Golkar.
Menurutnya, informasi yang diterima para guru sebelumnya hanya menyebutkan pembayaran terbatas pada satu bulan saja, sehingga mereka meminta dewan turun tangan mencari kebenaran dan solusi.
Untuk menjawab kegelisahan ini, Komisi II akan segera mengundang pihak terkait: Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, serta Bagian Umum Pemkot Ambon. Tujuannya meminta penjelasan resmi dan memastikan hak-hak tenaga pengajar tidak terabaikan meskipun sedang ada proses penataan kepegawaian.
“Kami tidak akan membiarkan hak mereka hilang begitu saja. Akan kita cari kepastian hukum dan tanggung jawab pembayarannya, agar tidak ada kerugian bagi tenaga pendidik yang sudah berbakti,” tukas Dessy.(MSD).
