AMBON.MASSADANEWS – Tingginya laju perpindahan penduduk menjadikan Kota Ambon sebagai pusat kegiatan utama sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam pembangunan. Menjawab hal ini, pemerintah daerah menekankan pentingnya kebijakan yang berlandaskan data akurat serta pengembangan sistem kota cerdas.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, dalam diskusi bertema “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan” yang digelar Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Pattimura, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, sebagai ibu kota provinsi, Ambon menjadi tujuan utama warga dari berbagai wilayah di Maluku untuk mengakses layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga peluang usaha. Hasilnya, jumlah penduduk kini mencapai 360.919 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 5,6 persen per tahun.
Pertambahan jumlah ini langsung memberi tekanan pada berbagai aspek kehidupan kota. Salah satu contoh nyata terlihat dari pengelolaan sampah: saat ini dihasilkan sekitar 256,41 ton setiap hari, sedangkan kapasitas pengolahan baru mencapai 185,5 ton. Jika tidak dikelola dengan baik, volume sampah diproyeksikan bisa melonjak menjadi 300–400 ton per hari ke depannya.
Tekanan serupa juga terjadi di sektor lain: permukiman yang makin padat berisiko menimbulkan kawasan kumuh; fasilitas pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan mengikuti kebutuhan; lalu lintas makin ramai yang memicu kemacetan dan polusi; serta data kependudukan yang terus berubah sehingga butuh sistem pencatatan yang andal.
“Kita tidak bisa merencanakan pembangunan hanya dengan perkiraan. Data yang tepat menjadi dasar agar kebijakan yang diambil benar-benar menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah baru,” tegas Lekransy.
Ia menambahkan bahwa urbanisasi bukanlah ancaman, melainkan peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat. Untuk itu, Pemkot Ambon telah menyiapkan sejumlah langkah: memperkuat sistem informasi terpadu, menerapkan konsep kota cerdas, membangun pusat kegiatan baru guna menyebarkan kepadatan penduduk, serta membenahi sistem transportasi dan lingkungan hidup.
Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas layanan dasar, penataan ruang kota yang teratur, serta membuka kesempatan kerja agar arus penduduk masuk turut menggerakkan roda perekonomian daerah.
Keberhasilan upaya ini, lanjutnya, membutuhkan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang sesuai karakter wilayah kepulauan, tantangan pertumbuhan kota bisa diubah menjadi kemajuan yang berkelanjutan.
“Perubahan jumlah penduduk adalah kenyataan yang tak dapat dihindari. Kuncinya adalah bagaimana kita mengaturnya secara bijak, sehingga Ambon tetap nyaman, tertata, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warganya,” pungkasnya.(MSD).
