MEDAN.MASSADANEWS – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penguatan konsep kota tangguh menjadi fondasi utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Pernyataan ini disampaikannya saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Menurut Hanif, dinamika global yang ditandai perubahan iklim, lonjakan jumlah penduduk, hingga ketidakpastian ekonomi, menuntut setiap pemerintah kota untuk mampu beradaptasi sekaligus membangun sistem perkotaan yang kokoh dan berkelanjutan.
“Kota yang tangguh bukan hanya mampu bertahan menghadapi goncangan, tetapi juga terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik, serta menjamin keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota berdiri sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus pelindung masyarakat dari berbagai risiko yang mengancam stabilitas daerah. Oleh sebab itu, kota tangguh harus diwujudkan melalui pembangunan yang terpadu: mulai dari ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, kesiapsiagaan bencana, hingga tata kelola pemerintahan yang responsif.
“Pemerintah kota bukan sekadar pusat pertumbuhan ekonomi, melainkan harus menjamin ketersediaan pangan, menjaga alam, memperkuat pertahanan terhadap bencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan warga,” tegas Hanif.
Ia pun memberikan apresiasi kepada APEKSI yang menjadi wadah pemersatu kota-kota di Indonesia untuk saling bertukar pengalaman dan melahirkan inovasi. Hanif berharap pertemuan ini melahirkan rekomendasi strategis yang memperkuat sinergi pusat dan daerah, demi mewujudkan kota yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Bodewin: Kota Tangguh Lahir dari Kolaborasi Semua Pihak
Sementara itu, dalam sesi Dialog Kota Tangguh, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa ketangguhan sebuah kota tidak bisa dibangun oleh pemerintah sendirian, melainkan butuh kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
“Kota tangguh harus didirikan di atas kerja sama pemerintah, warga, pelaku usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Ketika kota kuat dan mandiri, kita pun turut membangun bangsa yang berdaulat,” ujar Bodewin.
Ia menjelaskan, ketangguhan tidak hanya diukur dari fisik infrastruktur semata, melainkan juga tata kelola yang baik, kesiapan menghadapi bencana, kemandirian ekonomi, serta partisipasi aktif warga.
“Fasilitas fisik memang penting, namun kesiapan mental masyarakat, tata kelola yang bersih, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan tidak kalah menentukan,” tambahnya.
Khusus bagi Ambon yang merupakan daerah kepulauan, Bodewin menekankan pembangunan harus disesuaikan karakteristik wilayah, khususnya dalam menanggulangi dampak perubahan iklim dan potensi bencana. Hal ini diwujudkan lewat penguatan mitigasi, peningkatan layanan publik, penataan ruang kota yang berkelanjutan, serta ajakan kepada masyarakat untuk peduli lingkungan.
“Kunci utamanya tetaplah sinergi. Pemerintah tidak mampu berjalan sendiri. Ketika semua bergerak serentak, daya tahan kota akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan, sekaligus melayani masyarakat secara maksimal,” pungkasnya.
Forum ini menjadi wadah strategis bagi para pemimpin daerah untuk berbagi gagasan dalam membangun kota yang adaptif. Keikutsertaan Wali Kota Ambon pun menjadi bukti komitmen Pemkot Ambon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan ketahanan wilayah demi kesejahteraan warga.(MSD).
