AMBON.MASSADANEWS – Setelah Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon secara resmi menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Wali Kota Bodewin M. Wattimena menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus tetap transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja lebih sungguh-sungguh memperkuat kemandirian keuangan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ambon, Senin (13/7/2026), menegaskan dokumen ini telah melalui pemeriksaan ketat BPK, pembahasan mendalam bersama dewan, dan kini sah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah .
Wali Kota menjelaskan anggaran tahun lalu disusun luwes dan tanggap berbagai tantangan, sehingga setiap program benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan seluruh warga.
Capaian Ekonomi Semakin Positif
– Pertumbuhan ekonomi 4,7% pada 2025, melonjak tajam menjadi 6,09% di awal 2026
– Inflasi terkendali stabil di 4,23%
– Angka kemiskinan turun, IPM mencapai 83,97 (salah satu tertinggi nasional), meski pengangguran masih butuh perhatian lebih.
Fokus Genjot Pendapatan Asli Daerah
Meski hasil membaik, Wali Kota mengingatkan target PAD harus disusun realistis sekaligus dikejar maksimal:
“Kemajuan kota sangat bergantung dana sendiri. Program bagus tak berjalan lancar tanpa dukungan anggaran. Mari tetapkan target masuk akal, lalu berusaha sungguh mencapainya,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan ASN, ia berharap berikan penghargaan layak, namun menyesuaikan kemampuan kas daerah. “Bila PAD naik, ruang peningkatan kesejahteraan pun makin terbuka,” tambahnya.
Soal Raja Definitif: Kunci Ada di Kesepakatan Negeri
Menyikapi keterlambatan penetapan Raja definitif, Wali Kota menegaskan pemerintah tak bisa memaksakan kehendak:
“Peran kami hanya fasilitator. Keputusan mutlak di Saniri Negeri masing-masing. Belum ada kesepakatan bulat, kami tak bisa melangkah jauh. Kami hormati tatanan adat yang berlaku,” jelasnya. (MSD).
