JAKARTA.MASSADANEWS – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa peran pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/04/2026).
Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas perhatian serta pendampingan yang telah diberikan KPK kepada Pemkot Ambon.
“Pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan berintegritas. Penguatan sistem bukan sekadar administrasi, melainkan kunci utama mencegah praktik korupsi yang mungkin sudah menyatu dalam mekanisme kerja,” ujar Bodewin.
Ia menekankan pentingnya kerja sama yang berkelanjutan agar reformasi birokrasi berjalan efektif dan berdampak nyata bagi pelayanan masyarakat.
“Melalui pendampingan ini, kami berharap pengelolaan keuangan daerah semakin terbuka dan program pembangunan berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan daerah, antara lain Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala OPD terkait seperti Badan Keuangan dan Bappeda.
Acara dibuka dengan pemaparan materi oleh Sekda Kota Ambon yang memaparkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta progres proyek unggulan 2025-2026.
Pada sesi utama, pembahasan difokuskan pada evaluasi aspek strategis, meliputi:
– Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial.
– Penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD.
– Proses pengadaan barang dan jasa serta sistem e-purchasing.
Kegiatan ditutup dengan penyusunan rekomendasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan.
KPK menegaskan, kehadiran langsung kepala daerah dan jajarannya merupakan bukti komitmen nyata dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi pusat dan daerah semakin erat demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya.(MM10).
