MASSADA Ambon — Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan pembenahan menyeluruh pada sektor retribusi, sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan berbasis digital.
Kepala Bapenda Maluku, Djalaludin Salampessy, menegaskan bahwa langkah evaluasi yang tengah dilakukan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya strategis untuk membangun sistem pendapatan daerah yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (30/4), Salampessy menyampaikan bahwa evaluasi difokuskan pada sektor-sektor retribusi utama yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan daerah, yakni retribusi jasa usaha, retribusi umum, serta jenis retribusi lainnya.
“Kami tidak hanya melihat angka capaian, tetapi juga menggali persoalan di lapangan. Setiap OPD kami libatkan untuk memetakan kendala yang dihadapi sesuai karakteristik sektor masing-masing,” ujarnya.
Tantangan Fiskal dan Efisiensi Anggaran
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan dukungan anggaran di tengah kebijakan efisiensi fiskal. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian target PAD di beberapa sektor.
Menurut Salampessy, situasi tersebut menuntut adanya pendekatan baru yang lebih terukur, termasuk perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah.
Digitalisasi sebagai Kunci Transparansi
Sebagai langkah konkret, Bapenda mulai mendorong penerapan sistem elektronifikasi pendapatan daerah. Melalui sistem ini, seluruh transaksi retribusi diarahkan menggunakan mekanisme non-tunai dan terintegrasi dengan sistem perbankan.
Tujuannya adalah memastikan setiap penerimaan langsung tercatat dan masuk ke kas daerah secara real-time.
“Digitalisasi ini penting untuk menutup celah kebocoran dan memperkuat akuntabilitas. Dengan sistem yang transparan, kepercayaan publik juga akan meningkat,” jelasnya.
Penguatan SDM dan Layanan Teknis
Selain aspek sistem, Bapenda juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan OPD. Ditemukan masih adanya keterbatasan kompetensi teknis, khususnya pada sektor yang berbasis layanan seperti lingkungan hidup dan kesehatan.
Beberapa tenaga teknis, seperti petugas laboratorium, dinilai belum memiliki sertifikasi yang memadai, sehingga berdampak pada belum optimalnya potensi penerimaan dari sektor tersebut.
“SDM menjadi faktor kunci. Tanpa kompetensi yang memadai, potensi pendapatan tidak akan tergarap secara maksimal,” tegas Salampessy.
Revisi Regulasi dan Ekspansi Sumber Pendapatan
Dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi Maluku juga tengah melakukan revisi terhadap peraturan daerah terkait pajak dan retribusi. Revisi ini diarahkan untuk membuka ruang bagi sumber-sumber pendapatan baru.
Beberapa sektor yang mulai dilirik antara lain kehutanan, kelautan, serta berbagai layanan publik yang memiliki nilai ekonomi dan potensi kontribusi terhadap PAD.
Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Lintas Sektor
Bapenda juga menilai bahwa penguatan struktur kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Sejumlah unit teknis dinilai masih perlu diperkuat, baik dari sisi fungsi maupun koordinasi.
Di sektor perhubungan, misalnya, diperlukan sinergi yang lebih solid antarinstansi untuk memastikan sistem pungutan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Arah Kebijakan PAD 2026–2027
Seluruh hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran 2026 hingga 2027. Pemerintah daerah menargetkan adanya peningkatan PAD yang lebih signifikan melalui pendekatan yang terintegrasi.
“Kami ingin membangun ekosistem pendapatan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ungkapnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Mengusung semangat kolaboratif, Bapenda Maluku mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat sistem pendapatan daerah, termasuk aparat kepolisian, Jasa Raharja, serta seluruh pemangku kepentingan.
Dengan sinergi lintas sektor, diharapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya lebih efektif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
MASSADA NEWS melihat langkah ini sebagai momentum penting bagi Maluku untuk keluar dari pola lama pengelolaan PAD menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan berdaya saing.
