MASSADA NEWS – Ambon, Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, tampil sebagai pemateri dalam Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, yang berlangsung di Swisbell Hotel Ambon. Kegiatan ini turut dihadiri pejabat Kemenko Polhukam RI, perwakilan Forkopimda Maluku-Malut, serta sejumlah tokoh daerah.
Dalam pemaparannya, Sadali menekankan bahwa strategi penanganan konflik sosial di Maluku berlandaskan pada regulasi nasional dan keputusan gubernur. Ia memetakan faktor penyebab konflik, mulai dari ketimpangan pembangunan, tingginya angka kemiskinan, politik identitas, hingga lemahnya koordinasi keamanan.
“Upaya pencegahan masih terkendala keterbatasan anggaran, minim sarana pendukung, serta kurangnya sosialisasi perdamaian. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sadali juga menyoroti konflik yang pernah terjadi di Kariu, Salahutu, dan Seram Utara. Menurutnya, langkah penanganan yang dilakukan pemerintah meliputi rehabilitasi rumah warga, perbaikan fasilitas umum, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, koordinasi dengan TNI-Polri diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas.
Ia menegaskan, deteksi dini, respon cepat, dan rekonsiliasi berkelanjutan adalah kunci bagi Maluku untuk menciptakan kondisi aman dan damai.
