AMBON.MASSADANEWS – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029 asal Maluku, Letjen TNI Marinir (Purn.) Dr. Nono Sampono S.Pi., M.Si., menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Wainitu, Kota Ambon, pada Senin (16/02/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda reses pertama tahun 2026 sekaligus momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.
Dalam sesi dialog bersama warga, Sampono berinteraksi langsung dengan peserta yang berasal dari enam kelompok masyarakat lokal. Ia menjelaskan bahwa agenda reses tidak hanya difungsikan untuk menyerap aspirasi rakyat, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat kembali tali silaturahmi dan kebersamaan sosial antarwarga.
Reses Sebagai Instrumen Serap Aspirasi dan Pantau Realita Lapangan
Setelah kegiatan berlangsung, Sampono menegaskan bahwa masa reses merupakan bagian penting dari tugas konstitusional anggota parlemen. Setiap tahun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPD RI menjalankan lima kali masa reses di daerah masing-masing, di luar masa persidangan di Jakarta.
“Reses pertama tahun 2026 ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta langsung di lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat di pusat sesuai dengan kebutuhan riil daerah,” jelasnya.
Menurutnya, tugas parlemen mencakup tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan pertimbangan anggaran. Dalam siklus anggaran nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, DPR RI, dan DPD RI, kemudian menyerahkan Nota Keuangan berupa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebagai dasar pembahasan.
Pemaparan Agenda Strategis Pembangunan Maluku
Selain menekankan pentingnya nilai kebangsaan, Sampono juga memaparkan sejumlah isu strategis pembangunan yang tengah diperjuangkan di tingkat pusat. Ia mengungkapkan bahwa dua minggu sebelumnya, dirinya bersama anggota DPD dan DPR asal Maluku telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas program pembangunan prioritas provinsi.
Salah satu topik utama yang dibahas ialah rencana pengembangan Ambon New Port. Sebelumnya konsep pelabuhan terpadu sempat diarahkan ke wilayah Seram, namun kini kembali ditetapkan di Ambon dengan pertimbangan kesiapan infrastruktur yang lebih matang.
Ia juga menyampaikan mengenai kepastian operasional Blok Masela serta rencana pembangunan Lumbung Ikan Nasional yang dirancang terintegrasi dengan pelabuhan di kawasan Tulehu–Liang, kemungkinan di wilayah Waai. “Jika proyek ini berjalan bersamaan dengan perpanjangan landasan Bandara Pattimura, pesawat berbadan lebar dapat langsung mendarat, sehingga distribusi logistik dan hasil perikanan akan menjadi lebih efisien,” ujarnya.
Sampono menyatakan optimisme bahwa pemerintah pusat membuka ruang komunikasi yang luas, terutama mengingat Presiden Prabowo Subianto dinilai memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia.
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Akhir Pembahasan
Ia juga mengungkapkan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang kini memasuki tahap akhir pembicaraan tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah. Beberapa menteri telah ditugaskan untuk hadir dalam pembahasan lanjutan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan regulasi ini.
Menurut Sampono, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat ini dipercaya menjadi koordinator delapan provinsi kepulauan di Indonesia, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Para gubernur tersebut bersama-sama memperjuangkan pengesahan regulasi guna mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah maritim.
“Kami di DPR dan DPD akan berjalan bersama untuk mendukung dari sisi legislasi. Mudah-mudahan upaya ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kepentingan daerah kepulauan seluruh Indonesia,” katanya.
Efisiensi Anggaran Harus Pertimbangkan Kebutuhan Daerah Kepulauan
Sampono juga menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pengurangan alokasi pembangunan daerah, terutama wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki biaya operasional dan distribusi logistik lebih tinggi akibat faktor jarak dan geografi.
“Efisiensi anggaran seharusnya berupa penataan prioritas agar belanja negara tepat sasaran, produktif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan Perikanan Harus Adil Bagi Daerah Penghasil
Dalam sesi diskusi, ia juga menyoroti kebijakan penangkapan ikan terukur dengan skema debarkasi di laut (transshipment). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan daerah penghasil ikan seperti Maluku karena dapat mengurangi penerimaan pajak daerah serta aktivitas ekonomi lokal yang terkait dengan industri perikanan.
“Kami tidak menolak pembangunan secara umum, namun kebijakan nasional harus memberikan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Maluku merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia, sehingga manfaat ekonominya harus kembali dirasakan oleh masyarakat Maluku,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk meminta penjelasan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tetap berpihak pada kepentingan daerah.
Pesan Persatuan untuk Masyarakat Maluku
Dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan – Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika – Sampono menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ia mengingatkan bahwa Maluku memiliki sejarah panjang sebagai daerah majemuk, sehingga nilai toleransi dan persatuan harus terus dijaga dan dirawat bersama.
Kegiatan berlangsung secara dialogis dengan antusiasme tinggi dari peserta yang aktif mengajukan pertanyaan mengenai pembangunan daerah, peran parlemen, serta prospek ekonomi wilayah di masa depan. Sampono berharap kegiatan sosialisasi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, agar hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat semakin erat serta kebijakan nasional benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.(MSD).Sosialisasi Pilar Kebangsaan di Wainitu Ambon – Nono Sampono Tekankan Peran Masyarakat Maluku Jaga Persatuan, Paparkan Agenda Strategis Pembangunan.(MSD 73).
